DPRK ABDYA GELAR PARIPURNA TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
Ditulis oleh Zecky, pada Senin, 03 April 2017

Blangpidie - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) telah melakukan paripurna Rapat istimewa usulan pemberhentian dan pengusulan ketua DPRK mengantikan Alm Zulkifli Isa ketua DPRK sebelumnya, Senin 3 April 2017 jelang siang di gedung DPRK setempat. 

Wakil ketua 1 DPRK Abdya Romi Syah Putra, yang bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, proses usulan pemberhentian dan pengangkatan ketua DPRK pada hari itu dilakukan karena adanya usulan dari DPW Partai Aceh nomor: 542/DPW-PA/Abdya/II/2017, yang disebabkan ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa meninggal dunia dan kemudian diusulkan pengantinya dari anggota DPRK dari Partai Aceh yaitu Zaman Akli S.Sos yang sekarang ini sedang kita lakukan penetapan pengangkatannya.

"Pegangkatan pada hari ini sesuai dengan amanat PP nomor 16 tahun 2010 pasal 45 ayat 4, dimana ketua DPRK akan mengirim usulan pemberhentian dan pegangkatan ketua DPRK Abdya ini kepada gubernur melalui bupati untuk mendapatkan pengesahan," kata Romi Syah Putra.

Ketua DPC Partai Demokrat Abdya ini menambahkan, setelah turunya surat keputusan gubernur, barulah dilakukan peresmian pelantikan atas ketua yang diusulkan.

Diketahui bahwa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Zulkifli Isa, tutup usia di rumah sakit Cut Nyakdin Maulaboh Aceh Barat, Kamis 22 Desember 2016 sekira pukul 23:40 WIB. Alm Zulkifli Isa, merupakan kader Partai Aceh, Alm meninggal dunia saat masih menjabat sebagai ketua DPRK Abdya

 

"Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan mekanisme untuk melengkapi persyaratan secara administrasi untuk usulan tersebut. Usulan pemberhentian dan pengusulan ketua DPRK penganti disetujui oleh seluruh anggota DPRK Abdya," ujar Romi. 

Lebih lanjut, pergantian ketua DPRK bukanlah hal yang luar biasa tapi hal biasa yang telah diatur menurut PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pasal 102 ayat (1) huruf a,  perubahan atas PP nomor 53 tahun 2005 dan perubahan atas PP nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRK baik berdasarkan PP nomor 25 tahun 2004 maupun berdasarkan pp nomor 53 tahun 2005 dan pp nomor 16 tahun 2010, tutup Romy.

 


Category: Pemerintahan

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32